Lampung
Tengah, LAMPUNG
Terobosan baru terus dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung
Tengah. Dalam hal pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, pemkab setempat
telah berbasis online. Layanan ini bertujuan untuk efektivitas pelaksanaan
pengajuan anggaran hingga laporan pertanggungjawaban di setiap Satker.
Selain
itu, melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), pemkab juga
tengah merancang layanan transaksi non tunai untuk pembayaran seluruh gaji,
SPPD, honor, LS, GU dan lain-lain di Lampung Tengah.
Penerapan
transaksi non tunai dimaksudkan untuk membersihkan Kabupaten Lampung Tengah
dari pungli atau potong memotong. Dengan layanan tersebut, transaksi apapun
bisa diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan melalui nomor rekening dari
Bank yang yang sudah bekerjasama dengan Pemda tanpa ada potong sedikitpun.
Bupati
Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa mengatakan, Pemkab Lampung Tengah terus
mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis
elektronik-government (E- Government).
Tak
hanya pengelolaan keuangan, penerapan teknologi informasi untuk tiap layanan
mulai disosialisasikan dan diterapkan di beberapa satuan kerja di wilayah Pemda
Lampung Tengah. Mulai dari sistem informasi manajemen (SIM ASN) online di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM).
Lalu
E-planning yang mulai diterapkan di Badan Perencanaan Daerah (Bappeda),
E-Payment dan E-Budgeting di BPKAD, konsultasi hukum online (Kumline) oleh
bagian hukum. Pelan tapi pasti, penerapan elektronik dilakukan dalam proses
semua pelayanan.
“Saat
ini penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kinerja
pelayanan publik sudah menjadi keharusan. Dengan penerapan transaksi non tunai
mudah-mudahan tidak ada lagi potongan atau pungli, ini sesuai dengan program
Pak Jokowi untuk menghapus Pungli sampai ke akarnya,” ucap Mustafa.
Selalu
mengedepankan transparansi, laporan keuangan Pemkab Lamteng mendapatkan
predikat penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) 2016 yang penghargaannya diserahkan pada 2017 lalu.
Penghargaan
tersebut menjadi bukti bahwa laporan keuangan Kabupaten Lampung Tengah sudah
baik dan akuntabel. Penghargaan WTP juga sebagai apresiasi dari Badan
Pemeriksaan Keuangan atas kinerja Pemkab Lampung Tengah. “Kita targetkan kita
bisa meraih predikat yang sama di tahun ini,” tegasnya.
Sementara
itu, Kepala DPPKAD Lamteng, Madani menerangkan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah berbasis online telah diterapkan di seluruh OPD Lampung Tengah. Kondisi
Lamteng yang luas, Pemkab Lamteng menaungi 64 OPD. Dengan pengelolaan keuangan
dan aset yang berbasis online, tentunya memudahkan proses transaksi dan
pelaporan.
“Ada
64 OPD yang harus kita layani. Ini bukan perkara yang mudah ketika Lampung
Tengah begitu luas, karenanya kita terapkan pengelolaan keuangan dan aset
secara online. Semua pengajuan hingga pelaporan bisa dilakukan dari OPD
masing-masing tanpa harus ke kantor BKAD. Kini kita juga tengah menggarap
layanan e-payment dan e-budgeting. Insya Allah tidak ada kendala yang berarti
dan bisa kita realisasikan sesegera mungkin,” jelasnya.
(Dhit/Mis*)
Comments
Post a Comment